Perkembangan Kebijakan Pengawasan Transaksi Keuangan Digital dan Rekening Judi 2026 di Indonesia mengarah pada pengawasan berbasis risiko yang menghubungkan analisis PPATK, kepatuhan penyedia jasa keuangan, serta pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Mulai 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku dan memuat ketentuan pidana terkait perjudian. Ketentuan tersebut memperkuat konteks penegakan hukum, […]