Risiko hukum perjudian daring di Indonesia pada 2026 mencakup pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar untuk perbuatan tertentu; pemain yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin terancam penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III. Risiko Hukum dan Sanksi Pidana Terbaru Perjudian Online di Indonesia Tahun 2026 ditentukan oleh peran seseorang, bentuk perbuatannya, dan aturan pidana yang terbukti dilanggar.
Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan pidana perjudian dalam KUHP perlu dibaca bersama aturan tentang konten perjudian di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Satu perbuatan dapat menimbulkan risiko berbeda bagi pemain, penyelenggara, promotor, dan pihak yang membantu transaksi.
Kerangka Hukum yang Mengatur Perjudian Daring
Perjudian daring diatur terutama oleh KUHP yang berlaku sejak 2026 dan UU ITE, dengan penerapan pasal bergantung pada tindakan serta unsur yang dapat dibuktikan. KUHP mengatur perbuatan perjudian dan penyelenggaraannya, sedangkan UU ITE menjangkau penyebaran atau penyediaan akses ke konten perjudian melalui sistem elektronik.
Apa dasar hukum perjudian daring di Indonesia?
Dasar pidana utama dalam KUHP baru terdapat pada Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 426 mengatur, antara lain, orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi, ikut serta dalam perusahaan perjudian, atau menjadikan kegiatan itu sebagai mata pencaharian. Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.
UU ITE juga berperan ketika perbuatan melibatkan konten elektronik. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 melarang tindakan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan perjudian.
Ketentuan tersebut tidak menjadikan setiap kegiatan digital terkait taruhan otomatis sebagai tindak pidana yang sama. Penyidik dan penuntut perlu mengaitkan tindakan, unsur kesengajaan, peran, serta bukti dengan pasal yang digunakan.
Bagaimana KUHP dan UU ITE mengatur perbuatan yang sama?
KUHP menyasar kegiatan perjudian dan peran dalam penyelenggaraannya, sedangkan UU ITE dapat menjangkau penyebaran atau akses terhadap muatan perjudian di ruang elektronik. Sebagai contoh, pengelola situs yang menyediakan permainan dan pihak yang menyebarkan tautan promosi dapat menghadapi penilaian hukum berdasarkan perbuatan masing-masing.
Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan ancaman bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), yaitu penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Ancaman KUHP berbeda: Pasal 426 menetapkan penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI, sedangkan Pasal 427 menetapkan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III.
Penerapan lebih dari satu ketentuan tidak berlangsung otomatis hanya karena aktivitas dilakukan secara daring. Aparat menilai unsur setiap pasal, hubungan antarperbuatan, dan ketentuan hukum yang relevan sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.
Sanksi bagi Pemain, Penyelenggara, dan Pihak Pendukung
Besaran ancaman pidana mengikuti peran dan tindakan yang terbukti, mulai dari menggunakan kesempatan berjudi hingga menyediakan layanan atau mempromosikannya. Keterlibatan dalam sistem pembayaran atau promosi perlu dinilai berdasarkan pengetahuan, kesengajaan, dan kontribusi nyata terhadap kegiatan tersebut.
Apa ancaman pidana bagi pemain?
Pemain yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dapat dijerat Pasal 427 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III. Berdasarkan kategori denda dalam KUHP, kategori III paling banyak sebesar Rp50 juta.
Unsur perbuatan tetap harus dibuktikan dalam perkara. Aktivitas sebagai pemain saja tidak dengan sendirinya memenuhi unsur penyebaran konten dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE; pasal tersebut berkaitan dengan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten perjudian dapat diakses.
Jika pemain turut membagikan materi perjudian atau menjalankan peran lain, penilaian hukumnya dapat mencakup perbuatan tambahan itu. Riwayat transaksi, komunikasi, dan aktivitas akun dapat membantu penyidik menilai hubungan seseorang dengan aktivitas perjudian yang diperiksa.
Apa sanksi bagi penyelenggara dan promotor?
Penyelenggara yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan berjudi dapat menghadapi Pasal 426 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Ketentuan ini juga mencakup peran tertentu dalam perusahaan perjudian dan kegiatan perjudian yang dijadikan mata pencaharian.
Promotor dapat menghadapi risiko pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur penyebaran konten bermuatan perjudian dalam UU ITE. Ancaman Pasal 45 ayat (3) mencapai penjara 10 tahun dan/atau denda Rp10 miliar. Bentuk promosi yang diperiksa dapat mencakup unggahan, tautan, atau materi elektronik lain, dengan penilaian bergantung pada isi dan tindakan pelakunya.
Pasal yang dikenakan ditentukan dari perbuatan yang terbukti, bukan semata-mata dari sebutan pekerjaan atau hubungan dengan situs. Catatan unggahan dan komunikasi dapat membantu menunjukkan apakah seseorang mengelola layanan, menawarkan akses, atau menyebarkan promosi.
Kapan pihak pendukung dapat dimintai pertanggungjawaban?
Pihak pendukung dapat dimintai pertanggungjawaban jika bukti menunjukkan keterlibatan yang memenuhi unsur pidana, termasuk kesengajaan membantu atau berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan. Hubungan kerja atau transaksi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang turut melakukan tindak pidana.
Penilaian dapat meliputi peran perantara pembayaran, penyedia sarana promosi, atau pihak yang membantu mengelola akun. Penyidik perlu menilai apa yang diketahui pihak tersebut, tindakan yang dilakukannya, dan kaitannya dengan kegiatan perjudian.
Keterlibatan dalam aliran dana juga dapat diperiksa menurut aturan lain apabila unsur tindak pidana terkait terpenuhi. Catatan transfer, instruksi transaksi, percakapan, dan pembagian hasil dapat menjadi bahan untuk menilai hubungan tersebut.
Proses Penindakan dan Langkah Menghadapi Pemeriksaan
Dalam perkara perjudian daring, bukti digital dapat menghubungkan identitas, aktivitas akun, komunikasi, dan transaksi dengan dugaan tindak pidana. Orang yang dipanggil aparat sebaiknya memastikan status pemeriksaannya, menjaga bukti tetap utuh, dan memperoleh bantuan hukum ketika diperlukan.
Bagaimana bukti digital digunakan dalam perkara?
Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai ketentuan UU ITE dan hukum acara yang berlaku. Contohnya meliputi percakapan, riwayat transaksi, data akun, unggahan, serta catatan akses yang diperoleh dan diperiksa melalui prosedur hukum.
Tangkapan layar dapat menjadi petunjuk, tetapi konteks dan keasliannya tetap perlu dinilai. Pemeriksaan dapat mempertimbangkan sumber data, keterkaitan akun dengan orang tertentu, waktu aktivitas, serta kesesuaian dengan bukti lain seperti catatan transaksi atau perangkat yang diperiksa secara sah.
Penghapusan atau perubahan data setelah pemeriksaan dimulai berisiko mempersulit penjelasan atas aktivitas yang ditelusuri. Menyimpan dokumen terkait dalam bentuk aslinya dan mencatat konteks komunikasi membantu menjaga informasi tetap dapat diperiksa.
Apa yang sebaiknya dilakukan saat dipanggil aparat?
Orang yang menerima panggilan sebaiknya memeriksa identitas instansi, tujuan pemanggilan, tanggal, dan statusnya sebagai saksi atau pihak lain. Jika ada keraguan mengenai keabsahan panggilan, konfirmasi dapat dilakukan melalui saluran resmi instansi terkait.
Saat pemeriksaan, keterangan sebaiknya disampaikan dengan jujur dan sesuai hal yang diketahui. Orang yang diperiksa dapat meminta penjelasan atas pertanyaan yang kurang jelas, membaca berita acara sebelum menandatangani, dan meminta koreksi bila isi catatan tidak sesuai dengan keterangannya.
Pendampingan advokat layak dipertimbangkan, terutama jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau berisiko memberikan keterangan yang berdampak pada hak hukumnya. Perangkat, akun, pesan, dan dokumen sebaiknya tidak diubah atau dihapus; pertanyaan mengenai penyitaan atau pemeriksaan perangkat dapat dikonsultasikan kepada advokat.
Memahami Risiko Sebelum Terlibat dalam Judi Daring
Pada 2026, perjudian daring dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pemain maupun orang yang menyediakan akses, mempromosikan, atau membantu kegiatan tersebut. KUHP baru menetapkan ancaman berbeda berdasarkan peran, sementara UU ITE mengatur penyebaran atau penyediaan akses terhadap konten perjudian.
Pemeriksaan perkara bertumpu pada unsur pasal dan bukti yang menghubungkan tindakan dengan orang tertentu. Siapa pun yang menerima panggilan terkait dugaan perjudian daring sebaiknya menjaga data tetap utuh, memastikan status pemeriksaan, dan meminta bantuan hukum sebelum memberikan keterangan penting.