Dampak Hukum Bagi Promotor dan Influencer yang Mengiklankan Judi Online dapat berupa pidana ketika promosi dengan sengaja membantu menawarkan atau membuka akses perjudian. Risiko itu bergantung pada peran, pengetahuan, bentuk promosi, dan bukti yang menghubungkan promotor dengan kegiatan perjudian.
Sejak 2 Januari 2026, KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu rujukan utama untuk tindak pidana perjudian. Ketentuan UU ITE juga relevan bagi promosi melalui konten elektronik, dengan penerapan pasal dan sanksi yang dinilai berdasarkan perbuatan serta aturan yang berlaku.
Apa Dasar Hukum yang Mengatur Promosi Judi Online?
Promosi judi online dapat dijerat melalui ketentuan perjudian dalam KUHP dan ketentuan mengenai muatan perjudian dalam UU ITE. Penerapan pasal bergantung pada tindakan yang dilakukan dan hubungan promotor dengan akses atau penyelenggaraan perjudian.
KUHP mengatur tindakan menawarkan atau memberi kesempatan berjudi tanpa izin, sementara UU ITE mengatur distribusi konten perjudian melalui sistem elektronik. Keduanya membuat bentuk unggahan dan peran di baliknya penting dalam penilaian hukum.
Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Perjudian dan Promosinya?
Pasal 426 KUHP mengatur, antara lain, perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk berjudi tanpa izin. Ketentuan ini juga mencakup tindakan yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian atau keterlibatan dalam perusahaan perjudian. Promosi yang berfungsi menarik orang ke layanan judi dapat menjadi bagian dari penilaian atas perbuatan tersebut.
UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE memuat larangan terhadap tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Karena promosi online dapat berupa tautan, kode rujukan, siaran langsung, atau unggahan, bentuk dan tujuan konten menjadi bagian dari pemeriksaan.
Penyebutan nama platform judi di sebuah unggahan tidak dengan sendirinya menentukan kesalahan pidana. Penyidik dan penegak hukum menilai konteks publikasi, maksud promosi, hubungan dengan penyelenggara, serta bukti lain yang mendukung dugaan tindak pidana.
Apakah Promosi di Media Sosial Juga Dapat Dijerat?
Promosi melalui media sosial dapat dijerat ketika memenuhi unsur tindak pidana dalam aturan yang berlaku. Unggahan berbayar, tautan pendaftaran, kode afiliasi, atau ajakan bermain dapat menunjukkan bahwa konten tersebut berfungsi mengarahkan pengguna menuju perjudian.
Unggahan, siaran langsung, cerita singkat, dan pesan yang dibagikan ulang meninggalkan jejak digital. Bukti dapat mencakup kontrak, percakapan dengan pihak pemberi kerja, catatan pembayaran, data tautan rujukan, serta riwayat perubahan atau penghapusan konten.
Jumlah pengikut atau status sebagai figur publik bukan unsur yang otomatis menentukan pertanggungjawaban. Penilaian berpusat pada tindakan dan bukti, termasuk apakah promotor mengetahui sifat layanan yang dipromosikan dan sengaja membantu penyebarannya.
Kapan Promotor atau Influencer Dapat Dimintai Pertanggungjawaban?
Promotor atau influencer dapat dimintai pertanggungjawaban ketika bukti menunjukkan keterlibatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk pengetahuan dan kesengajaan dalam mempromosikan perjudian. Nama jabatan dalam kontrak atau label “endorsement” tidak menggantikan pemeriksaan atas tindakan nyata.
Bentuk hubungan komersial membantu menjelaskan peran promotor, sedangkan niat, imbalan, dan jejak digital dapat memperkuat atau memperlemah bukti. Tingkat sanksi mengikuti pasal yang diterapkan dan fakta perkara.
Apa Perbedaan Peran Pengiklan, Afiliasi, dan Penerima Endorsement?
Pengiklan dapat menyusun atau membiayai materi promosi, sedangkan afiliasi mengarahkan pengguna melalui tautan atau kode yang dapat ditelusuri. Penerima endorsement menyampaikan promosi kepada audiensnya, baik dengan bayaran tetap maupun bentuk kompensasi lain.
Perbedaan itu memberi gambaran tentang cara masing-masing pihak terlibat. Pengiklan yang mengatur kampanye, afiliasi yang memperoleh komisi dari pendaftaran, dan influencer yang membuat ajakan bermain dapat meninggalkan bukti keterlibatan yang berbeda.
Penegak hukum menilai fungsi dan tindakan masing-masing pihak, bukan sekadar nama posisi yang digunakan perusahaan. Seseorang yang hanya menerima tawaran promosi pun dapat menghadapi pemeriksaan jika konten, percakapan, atau transaksi menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan yang dilarang.
Bagaimana Niat, Imbalan, dan Bukti Digital Dinilai?
Kesengajaan dan pengetahuan mengenai sifat layanan yang dipromosikan menjadi bagian penting dalam penilaian. Kontrak, arahan kampanye, naskah promosi, dan komunikasi dengan pihak penyelenggara dapat membantu menunjukkan apa yang diketahui promotor saat membuat atau menyebarkan konten.
Imbalan berupa honor, komisi, bonus, atau fasilitas dapat memperkuat gambaran hubungan komersial. Nilai pembayaran saja tidak membuktikan tindak pidana; penilaiannya tetap dikaitkan dengan isi promosi dan perbuatan yang dilakukan.
Bukti digital dapat mencakup tautan khusus, kode referral, data klik atau pendaftaran, rekaman siaran langsung, serta percakapan kerja. Catatan pembayaran dan salinan konten yang masih tersimpan juga dapat membantu menjelaskan alur kerja promosi dan hubungan antarpara pihak.
Sanksi Apa yang Berpotensi Dikenakan?
Pasal 426 KUHP mengancam perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk berjudi tanpa izin dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Dalam KUHP, kategori VI bernilai paling banyak Rp2 miliar.
UU ITE mengatur sanksi untuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Pasal 45 ayat (3) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.
Pasal yang digunakan bergantung pada waktu kejadian, bentuk tindakan, dan unsur yang dapat dibuktikan. Penilaian perkara juga menentukan apakah terdapat dasar untuk menerapkan ketentuan tentang keterlibatan atau bantuan dalam tindak pidana; ancaman dari beberapa aturan tidak berarti seluruhnya otomatis dijatuhkan sekaligus.
Memahami Risiko Sebelum Mempromosikan Konten Berbayar
Risiko hukum meningkat ketika promosi mengarahkan audiens ke perjudian dan bukti menunjukkan keterlibatan yang disengaja. Pemeriksaan terhadap pihak pemberi kerja, isi kampanye, tautan, dan skema pembayaran membantu memperjelas sifat pekerjaan sebelum konten diterbitkan.
Kontrak dan materi kampanye perlu menjelaskan layanan yang dipromosikan serta alur pembayaran. Jika identitas atau kegiatan pihak pemberi kerja tidak jelas, atau kontennya meminta audiens mendaftar dan bermain, promotor sebaiknya menghentikan publikasi sampai mendapat penjelasan hukum yang memadai. Simpan komunikasi dan dokumen kerja agar asal-usul instruksi serta pembayaran dapat ditelusuri.